MODEL PENGEMBANGAN MITRA KERJA ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) BRSKPN “GALIH PAKUAN” BOGOR DENGAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)

Abstract

Kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI dilaksanakan melalui program
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga dan komunitas.
BRSKPN Galih Pakuan Bogor dalam mengimplementasikan program ATENSI melalui pendekatan komunitas
dan keluarga dilaksanakan kerjasama dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mencapai target
output pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengujicobakan model
pengembangan mitra kerja ATENSI BRSKPN Galih Pakuan Bogor dengan IPWL. Desain penelitian yang
digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan diskusi terfokus. Analisis data yang digunakan adalah
analisis data kualitatif melalui proses reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah uji kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan
kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model awal teridentifikasi kebutuhan pengembangan
yakni administrasi, biaya, proses teknis, keterlibatan keluarga klien dan komunitas. Perencanaan yang dihasilkan
yakni perumusan kegiatan perencanaan dengan muatan yang ditambahkan yakni memperluas sasaran dan
partisipan yang terlibat. Implementasi model menunjukkan bahwa mitra kerja Asistensi dan penjangkauan
sampai pada komunitas dan keluarga sudah berjalan dengan baik namun masih membutuhkan pedoman teknis.
Model akhir yang dihasilkan yakni mitra kerja Asistensi BRSKPN Galih Pakuan Bogor Institusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL) menghasilkan suatu pengembangan model mitra kerja dengan kejasama yang telah
berjalan sehingga dalam evaluasinya memerlukan penandatanganan kerjasama agar menjadi pertimbangan
otoritas terkait saat landasan hukum pelaksanaan program dalam proses penerbitan sudah berjalan. Beberapa
hasil kesimpulan yakni; 1) Perlu menyusun instrumen dan dokumen pendukung bagi Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan MoU/PKS, 2) Pengembangan model mendorong pemberian layanan secara tuntas sampai
pada tahap pelayanan after care dan pembinaan lanjut, 3) Jangkauan wilayah kerja terlampau luasa yaitu di 13
provinsi, 4) Perlu peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi, edukasi, pendampingan dan bimbingan teknis secara
berkelanjutan, 5) Perlu slot anggaran lembaga IPWL untuk kepentingan administrasi dokumentasi dan
pelaporan.